Dalam
perekonomian terbuka, masalah yang dihadapi suatu negara menjadi lebih rumit,
dan kebijakan yang perlu dirumuskan dan dilaksanakan pemerintah perlu
dipikirkan dengan lebih baik. Dalam perekonomian tertutup hanya ada dua masalah
yang dipikirkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi; masalah
penggangguran dan masalah inflasi. Dalam perekonomian terbuka, di samping
memperhatikan masalah tersebut harus pula diperhatikan efek dari kebijakan
pemerintah yang dirumuskan terhadap neraca pembayaran dan kestabilan kurs
pertukaran. Defisit dalam neraca pembayaran akan menimbulkan efek buruk terhadap
kestabilan kurs pertukaran. Pada akhirnya kedua masalah itu akan menimbulkan
efek buruk kepada masalah penggangguran dan kestabilan harga-harga.
Pada dasarnya
masalah yang dihadapi oleh sesuatu perekonomian terbuka akan terbentuk salah
satu dari empat masalah berikut;
i.
Perekonomian menghadapi masalah penggangguran,
tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran.
ii.
Perekonomian menghadapi masalah inflasi tetapi
terdapat surplus dalam neraca pembayaran.
iii.
Perekonomian menghadapi masalah penggangguran
dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran.
iv.
Perekonomian menghadapi masalah inflasi dan di
samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran.
Dalam kasus (i)
dan (ii) neraca pembayaran adalah dalam keadaan menguntungkan (mempunyai
surplus), maka yang perlu dipikirkan hanyalah mengatasi masalah penggangguran
(i) atau masalah inflasi (ii). Masalah yang harus dihadapi menjadi lebih rumit
apabila bentuk masalah yang dihadapi adalah seperti kasus (iii) dan (iv).
Penggangguran atau
inflasi yang diikuti pula oleh masalah defisit dalam neraca pembayaran
memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:
A.
KEBIJAKAN MEMINDAHKAN PERBELANJAAN
Yang
dimaksudkan dengan “kebijakan memindahkan perbelanjaan” adalah langkah-langkah
pemerintah untuk mengatasi masalah deficit dalam neraca pembayaran yang akan
mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor. Kebijakan memindahkan
perbelanjaan dijalankan apabila defisit neraca pembayaran wujud ketika
perekonomian juga menghadapi masalah penggangguran. Kebijakan memindahkan perbelanjaan
dapat dijalankan untuk mengatasi kedua masalah di atas.
Langkah-langkah
yang akan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri adalah
1.
Melakukan pembatasan impor.
Ini dapat dilakukan dengan menaikkan
pajak impor (tarif). Di samping itu dapat pula dijalankan dengan menggunakan
kuota dan melakukan kampanye untuk membeli barang dalam negeri.
2.
Menekan/mengurangi penggunaan valuta asing.
Pemerintah (melalui bank sentral)
mencatu penggunaan mata uang asing. Masyarakat dan para pengusaha haruslah
menerangkan tujuan mereka membeli valuta asing. Pemerintah lebih mengutamakan
pengguna valuta asing untuk mengimpor barang keperluan pokok dan bahan mentah
sektor industri dan tidak mendorong usaha mengimpor barang-barang mewah.
3.
Menurunkan nilai mata uang (devaluasi)
Langkah ini menyebabkan barang impor
menjadi lebih mahal, dan akan mengurangi impor. Sebaliknya barang ekspor
menjadi murah di pasaran luar negeri dan akan menambah ekspor.
Langkah-langkah
yang akan menambah ekspor sehingga menambah penerimaan valuta asing adalah
1.
Memberikan insentif fiskal dan moneter untuk
menambah kegiatan dalam produksi barang ekspor.
Insentif-insentif ini antara lain
adalah membina kawasan perusahaan dan kawasan bebas pajak (free trade zone), memberikan kemudahan pinjaman, atau memberi
subsidi ekspor.
2.
Mewujudkan kestablian upah dan harga.
Pertambahan ekspor sangat tergantung
kepada kemampuan ekspor Negara untuk bersaing di luar negeri. Salah satu factor
yang menentukan kapasitas bersaing adalah biaya produksi yang rendah. Untuk memastikan
biaya produksi tetap rendah, upah dan harga-harga barang dalan negeri perlu
distabilkan.
3.
Menurunkan nilai valuta
Seperti telah diterangkan di atas
menurunkan nilai valuta bukan saja akan dapat mengurangkan impor tetapi juga
akan menambahkan ekspor.
B.
KEBIJAKAN PENGURANGAN PERBELANJAAN
Yang
dimaksudkan dengan “kebijakan pengurangan perbelanjaan” adalah langkah-langkah
pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan dalam neraca pembayaran dengan
mengurangi perbelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Kebijakan pemerintah
untuk mengatasi masalah dalam neraca pembayaran dengan cara “mengurangkan
perbelanjaan” akan dilakukan apabila:
1.
Perekonomian telah mencapai kesempatan kerja
penuh dan di samping itu juga inflasi telah wujud.
2.
Dalam perekonomian terdapat defisit yang
berkepanjangan dalam neraca pembayaran.
Kebijakan
“mengurangkan perbelanjaan” akan menurunkan impor, akan tetapi ekspor tidak
akan dipengaruhi oleh kebijakan seperti itu. Keadaan ini akan mewujudkan neraca
pembayaran yang menguntungkan atau seimbang.
Kebijakan
mengurangi perbelanjaan dapat dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah
sebagai berikut;
a.
Menaikkan pajak pendapatan.
Pajak ini akan mengurangi pendapatan
disposibel dan pengurangan ini akan mengurangi konsumsi rumah tangga.
b.
Menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran
uang.
Tujuan ini dapat dicapai dengan
menjalankan kebijakan moneter, misalnya dengan menaikkan tingkat cadangan minimum
dan menaikkan suku bank (suku diskonto). Pengurangan penawaran uang dan suku
bunga yang tinggi akan mempengaruhi investasi. Keadaan ini selanjutnya akan
mengurangi pengeluaran agregat.
c.
Mengurangi pengeluaran pemerintah
Oleh karena pengeluaran pemerintah adalah
sebagian dari pengeluaran agregat, maka pengurangan pengeluaran pemerintah akan
mengurangi pengeluaran agregat dan dapat digolongkan sebagai kebijakan fiskal.
Pendapat saya tentang
kebijakan ini:
Saya lebih suka
dan menyetujui jika pemerintah Indonesia
menerapkan “Kebijakan Memindahkan Perbelanjaan”. Soalnya ini sangat relevan
dengan masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini dan mungkin salah satu
kebijakan yang baik dan benar untuk diambil dan diterapkan oleh pemerintah.
Seperti melakukan pembatasan impor daging sapi. Karena moment ini mendekati bulan Ramadhan ini harga cenderung naik. Dan apabila
kita lihat, nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika sedang turun drastis. Dan mungkin,
dengan adanya pembatasan impor daging sapi, kita bisa membuktikan bahwa kualitas
daging sapi dalam negeri tak kalah saing dengan kualitas daging sapi di luar
negeri. Jika pemerintah memberikan subsidi untuk para peternak-peternak sapi
agar memberikan ‘pelayanan’ terbaik untuk sapi-sapinya. Dengan demikian, daging
sapi dalam negeri akan laku keras. Karena harganya yang lumayan lebih murah dan
kualitasnya tak kalah bagusnya dengan daging sapi impor.
Pesan dari saya:
Jika kita, sebagai warga Negara Indonesia yang menghargai produk kita sendiri,
lalu siapa yang menghargainya? Dengan cinta produk dalam negeri, maka akan
menyumbangkan sedikit pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menambah rasa
nasionalisme dalam diri kita.
DAFTAR PUSTAKA:
Sukirno, Sadano. 2006. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
